Lepas dari Ukraina, Crimea menuju ke pelukan Rusia

* Minsera.Blogspot.com * Setelah referendum, Crimea kini menjadi wilayah merdeka dan lepas dari Ukraina. Rusia sudah menyiapkan rancangan perjanjian untuk menyetujui jika Crimea ingin bergabung dengan Federasi Rusia.

Presiden Rusia, Vladimir Putin telah menyetujui rancangan perjanjian itu. Pihak Kremlin pada Selasa (18/3/2014) membenarkan, bahwa Moskow berencana untuk membuat wilayah selatan Ukraina yang memisahkan diri itu menjadi bagian dari Rusia.

Putin sendiri sudah menandatangani rancangan perjanjian untuk menerima Crimea sebagai bagian dari Rusia, sehari setelah Presiden Rusia itu mengabaikan sanksi terberat yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap Moskow. Sanksi itu, seperti dikutip Reuters, disebut-sebut sebagai sanksi terberat yang dijatuhkan terhadap Moskow sejak akhir Perang Dingin.

AS sudah menjatuhkan sanksi setidaknya terhadap tujuh pejabat Rusia, termasuk Wakil Perdana Menteri Dmitry Rogozin. Selain itu sanksi juga diberikan terhadap para pejabat Ukraina pro-Rusia, termasuk Presiden Ukraina terguling Viktor Yanukovych.

”Ini adalah sanksi paling komprehensif yang diterapkan kepada Rusia sejak akhir Perang Dingin,” kata seorang pejabat senior AS. Presiden Barack Obama memperingatkan sanksi akan menargetkan kekuatan ekonomi di Moskow jika Kremlin tidak mundur dari krisis Ukraina saat ini.

”Jika Rusia terus mengganggu di Ukraina, kami siap untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut,” ucap Obama, Namun Russia pun juga akan menghentikan pasokan Minyak dan Gas buminya ke negara Eropa. 

Read More

Prajurit Mabes TNI Resmi Gunakan Baret Hitam

* Minsera.Blogspot.com * Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bertindak selaku Inspektur Upacara pada Pembaretan Prajurit TNI, bertempat di lapangan Upacara B-3 Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Selasa (18/3). Pemakaian baret bagi prajurit Mabes TNI berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/190/III/2014.

Upacara pembaretan ini diikuti oleh seluruh prajurit Mabes TNI, dengan Komandan Upacara Kolonel Laut (S) Ivan Yulivan yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Detasemen Markas (Dandenma) Mabes TNI.

Penggunaan baret Mabes TNI terhitung mulai tanggal (TMT) 18 Maret 2014, dimana seluruh personel TNI yang bertugas di lingkungan Unit Organisasi Mabes TNI harus menggunakan baret sebagai perlengkapan pakaian dinas seragam TNI.

Jenderal TNI Moeldoko dalam pengarahannya menekankan bahwa tugas seorang pemimpin atau komandan ada dua yaitu : pertama, menyiapkan pasukannya agar setiap saat siap tempur dan siap operasional. Kedua, menjaga dan memelihara serta meningkatkan kesejahteraan anak buahnya.

Selaku Panglima TNI, dalam rangka menjaga tugas yang pertama adalah bagaimana membangun interoperabilitas agar seluruh kekuatan bisa digerakkan menjadi satu di berbagai kekuatan menuju kepada satu titik tugas pokok.

“Pemakaian baret ini dimaksudkan agar seluruh prajurit TNI memiliki pemikiran dan keinginan yang sama yaitu bagaimana TNI menyamakan langkah menuju tugas pokok TNI, sehingga dapat menjadi lebih solid serta sumber daya manusianya dapat terus ditingkatkan”, ujar Panglima TNI.

Hadir pada acara tersebut Kasum TNI Marsdya TNI Boy Syahril Qamar, S.E., Irjen TNI Letjen TNI Geerhan Lantara, para Asisten Panglima TNI, Kabalakpus TNI, seluruh personel TNI dan PNS Mabes TNI. 

Read More

Tak Terdeteksi Radar TNI AU, MH370 Dipastikan Tak Masuki Wilayah RI

* Minsera.Blogspot.com * Dalam salah satu dugaan yang disampaikan Perdana Menteri Malaysia PM Najib Razak, disebutkan bahwa lokasi hilangnya Malaysia Airlines bisa dimungkinkan di wilayah Indonesia. TNI AU memastikan pesawat tersebut tak pernah masuk ke wilayah udara tanah air. 
"Kalaupun masuk ke wilayah Indonesia, pasti tertangkap oleh radar kita. Dan kita nggak nangkap," ujar Kadispen TNI AU Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (15/3/2014).

Hadi menjelaskan, pesawat tersebut awalnya terdeteksi oleh radar Malaysia. Lalu hilang di wilayah Negeri Jiran itu sendiri. "Radar Malaysia saja menangkap bahwa hilangnya itu di wilayah dia sendiri. Kalau seandainya analisa itu betul, memang pesawat yang tidak menggunakan transponder bisa ditangkap oleh radar militer. Hanya sampai di Pulau Perak lalu hilang," kata Hadi.

Operasi pencarian pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH370 kini memasuki fase baru berdasarkan data satelit baru yang diterima. Pencarian di sekitar wilayah Laut China Selatan pun dihentikan.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak menyampaikan, ada dua koridor baru yang terbaca dari radar militer mengenai pergerakan pesawat. "Koridor utara yang bergerak dari perbatasan Kazakhstan dan Turkmenistan menuju Thailand utara, atau koridor selatan yang bergerak dari Indonesia menuju Samudera Hindia bagian selatan," papar Najib dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Sama Sama, Kuala Lumpur hari ini.

Menurut Najib, berdasarkan data satelit, komunikasi terakhir pesawat MH370 dengan satelit adalah di salah satu dari dua koridor tersebut. Operasi pencarian pun kini akan difokuskan pada kedua koridor itu. TNI AU Kerahkan F-16 Cari Pesawat MAS MH370 TNI Angkatan Udara masih terus mencari pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH370 yang hilang.

Tidak hanya mengoperasikan pesawat intai maritim, pesawat tempur F-16 juga ikut dikerahkan dalam operasi pencarian ini. Ada 6 pesawat F-16 yang saat ini sudah berada di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Senin (17/3/2014).

Pesawat- pesawat itu berasal dari Skadron Udara 3 Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI IB Putu Dunia menyatakan, pesawat tempur itu sebenarnya akan mengikuti Latihan Pertahanan Udara Kilat dan Cakra yang digelar Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) III.

Latihan itu dilakukan dalam rangka memelihara integritas dan kedaulatan wilayah udara Indonesia. "Pesawat-pesawat ini ikut dalam latihan yang digelar di Kosek Hanudnas III," kata Putu Dunia kepada wartawan di Lanud Soewondo.

Nah, sementara latihan kemampuan dalam operasi itu berlangsung, pesawat juga sekaligus memantau lintasan yang dilaluinya, sekiranya menemukan tanda- tanda keberadaan pesawat MAS yang hilang itu. Dengan demikian latihan dan operasi pencarian itu disatukan.
"Di-combine," kata Putu Dunia.

Pesawat MAS MH370 hilang sembilan hari lalu dalam penerbangan Kuala Lumpur – Beijing. Setelah pencarian sepekan lebih tidak menemukan tanda- tanda keberadaan pesawat itu di sekitar Laut China Selatan maupun Selat Malaka, kini mencuat dugaan pesawat kemungkinan dibajak. 

Read More

Cuma Rusia yang bisa bikin AS menjadi abu

* Minsera.Blogspot.com * Di tengah ketegangan Rusia dan Amerika Serikat (AS) atas referendum Crimea, seorang presenter televisi negara Rusia membuat kehebohan. Dalam tayangan televisi, presenter tersebut menyatakan hanya Rusia yang mampu mengubah AS menjadi abu radioaktif.

Dmitry Kiselyov, presenter televisi Rossiya 1, menjadi sorotan media dunia atas komentar beraninya itu. Tidak hanya memperingatkan AS, Kiselyov, bahkan membanggakan Presiden Rusia Vladimir Putin yang ia sebut jauh lebih hebat ketimbang Presiden AS, Barack Obama.

”Rusia adalah satu-satunya negara di dunia yang realistis mampu mengubah AS menjadi abu radioaktif,” kata Kiselyov yang tampil dalam sebuah acara televisi tersebut, seperti dikutip Independent, semalam (17/3/2014).

Menurutnya, Putin jauh lebih hebat ketimbang Obama, setidaknya berdasarkan jajak pendapat yang juga telah diketahui warga AS. Jajak pendapat yang dia maksud mengacu pada laporan Forbes yang menempatkan Putin sebagai pemimpin berpengaruh di atas Obama.

”Amerika sendiri menganggap Putin untuk menjadi pemimpin kuat dari Obama,” ucapnya. ”Mengapa Obama menelepon Putin sepanjang waktu dan berbicara dengannya selama berjam-jam?,” lanjut dia menyindir gaya diplomasi Obama.

Bukan kali ini saja Kiselyov membuat AS dan negara-negara Barat geram. Sebelum ini, dia pernah memicu kemarahan negara-negara Barat, karena menyerukan undang-undang anti - gay yang ketat. Dia bahkan menyarankan agar kaum homoseksual dilarang mendonorkan darah, sperma dan organ karena tidak cocok.

Rusia sendiri kini “berada di atas angin” setelah Crimea benar-benar ingin lepas dari Ukraina dan memilih bergabung dengan Rusia. Melalui referendum, lebih dari 96 persen rakyat Crimea memilih lepas dari Ukraina dan ingin bergabung dengan Federasi Rusia.

Read More

Pembicaraan AS-Rusia Gagal, Jam Berdetak Menuju Kemungkinan "Perang"

* Minsera.Blogspot.com * Amerika Serikat dan Rusia, Jumat (14/3/2014), gagal membuat kesepakatan soal krisis di Crimea dan Ukraina. Jam pun kembali berdetak menuju kemungkinan perang pecah, baik perang terbuka maupun perang dingin. Situasi di Ukraina terus memanas menyusul dugaan intervensi Rusia di Crimea yang mendorong berlangsungnya referendum Crimea memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung ke Rusia.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Jumat pagi, terbang ke London, Inggris, untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Pergerakan bak angin puyuh Kerry dalam sepekan ini membawa impian referendum Crimea yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (16/3/2014) dapat dicegah atau setidaknya ditunda.

Namun, harapan tinggal harapan. Meski demikian, setidaknya Kerry mengaku mendapatkan jaminan dari Lavrov bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tak sedang bergerak cepat mencaplok Crimea. Lavrov juga disebut menjamin tentara Rusia di Crimea kembali ke barak mereka sebagaimana isi perjanjian Laut Hitam.

Pembicaraan Kerry dan Lavrov berlangsung selama enam jam, termasuk dua jam tete-a-tete saat mereka berjalan-jalan di lapangan kediaman mewah Duta Besar Amerika Serikat di London. Lavrov mengatakan Rusia dan Barat tak punya pandangan yang sama soal Ukraina. "Kami tidak punya visi bersama tentang situasi (di Ukraina)," kata Lavrov.

Lavrov mengisyaratkan bahwa Moskwa memutuskan membawa Crimea ke bawah kendalinya. "Semua orang memahami—dan saya mengatakan ini dengan semua tanggung jawab—apa artinya Crimea bagi Rusia, yang itu punya arti lebih luas dibandingkan Comoros bagi Perancis atau Falklands bagi Inggris."

Adapun Kerry kembali memperingatkan Rusia bahwa masyarakat internasional tidak akan mengakui referendum Crimea. Bila referendum itu tetap berlanjut, ujar dia, akan ada beragam sanksi internasional sebagai sanksinya.

Ditanya soal waktu Amerika Serikat akan menanggapi referendum, Juru Bicara Gedung Putih Jay Carney mengatakan, "Secepatnya."

Seusai pertemuan gagal di London, Kerry mengatakan bahwa Washington tak punya keinginan menjatuhkan sanksi pada Moskwa. Namun, dia mengatakan pula bahwa ancaman sanksi saja sudah merontokkan bursa Moskwa. Pasar saham ini jatuh ke titik terendah dalam empat tahun terakhir, diduga karena para investor khawatir menjelang referendum. Setali tiga uang, nilai tukar mata uang rubel Rusia pun anjlok terhadap mata uang utama dunia. 

Tekanan internasional
Pimpinan NATO, Anders Fogh Rasmussen, mendesak Moskwa bertindak dengan tanggung jawab. "Referendum (Crimea)... akan merusak upaya internasional menemukan solusi damai dan politik (untuk Crimea dan Ukraina)," ujar dia. Negosiasi politik, menurut dia, tetap harus dilakukan terlebih dahulu. "Rusia harus bertindak secara bertanggung jawab, menjunjung tinggi kewajibannya di bawah hukum internasional."

Kerry dijadwalkan tiba kembali di Washington, Sabtu (15/3/2014) pagi, untuk konsultasi dengan Gedung Putih. Para pemimpin dunia diperkirakan cenderung meningkatkan tekanan kepada Rusia pada jam-jam terakhir menjelang referendum Crimea.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Jumat, menelepon Putin dan sesudahnya mengatakan dia masih berpikir kemungkinan perundingan solusi meskipun dia mengakui saat ini dunia berada di persimpangan. Dewan Keamanan PBB, Sabtu, dijadwalkan melakukan pemungutan suara untuk mengeluarkan resolusi terkait situasi di Ukraina ini.

Ukraina, negara bekas bagian Uni Soviet berpenduduk 46 juta, ini rawan menjadi daerah konflik internasional karena ada lebih dari 8.000 tentara Rusia rutin menggelar latihan di perbatasan timur negara ini. Sementara itu, pesawat pengintai dan pesawat tempur milik NATO dan Amerika Serikat pun secara rutin berpatroli di langit Uni Eropa, tetangga di sebelah barat Ukraina.

Meskipun Amerika mendeteksi pergerakan militer Rusia di perbatasan timur Ukraina, Lavrov mengataan Moskwa tak punya dan tak berencana punya rencana untuk menginvasi wilayah tenggara Ukraina yang penduduknya mayoritas menggunakan bahasa Rusia dalam percakapan sehari-hari.

Referendum Crimea memberikan pilihan bagi warga di daerah yang menjadi kekuasaan tsar dan angkatan laut Kremlin sejak abad ke-18 ini, bergabung dengan Rusia atau mendapatkan penguatan signifikan atas otonomi mereka di Ukraina.

Para pemimpin Crimea memperkirakan kemenangan mudah akan didapat untuk pilihan bergabung dengan Rusia. Namun, warga muslim Tartar yang merupakan 12 persen dari total 2 juta penduduk Crimea, berseberangan pendapat. Warga Tartar ini menggelar unjuk rasa setelah shalat Jumat, memprotes referendum yang menurut mereka ilegal dan menyerukan pemboikotan referendum.

Pada Senin (17/3/2014), Uni Eropa sudah menjadwalkan pertemuan yang membahas larangan perjalanan ke Ukraina dan pembekuan aset.


Sumber: http://internasional.kompas.com/read/2014/03/15/0405370/Pembicaraan.AS-Rusia.Gagal.Jam.Berdetak.Menuju.Kemungkinan.Perang

Read More

Putin : Jangan Paksa Rusia Ratakan Bumi Eropa

* Minsera.Blogspot.com * MOSCOW: Kesabaran Presiden Rusia, Vladimir Putin, tampaknya ada batasan juga. Selain itu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, bukan negarawan bau kencur yang mudah digertak Amerika Serikat dan NATO, saat mereka melakukan manuver militer gabungan di Laut Hitam.

Bahkan, penguasa Kremlin itu balik menggertak AS dan NATO bahwa jangan coba-coba untuk memprovokasi Rusia dengan moncong senjata.

“Kebijakan kami di Ukraina jelas, bahwa ada kudeta dan kami tidak sepaham dengan Barat. Jadi jangan terlalu mencampuri urusan Rusia, sama seperti kami tidak mencampuri urusan kalian saat menginvasi negara lain,” tegas Putin, dilansir Inter-fax, Kamis (13/03/2014) di Kremlin.

“Pesan kami juga jelas kepada kalian, jauhkan moncong senjata kalian dari halaman kami. Sejujurnya, kalau terpaksa, kami bisa ratakan Eropa jika kondisi tidak terkendali,” lanjut Putin dengan nada geram.

Pernyataan keras Putin itu, membalas pernyataan dari Sekretaris Gedung Putih, Jay Carney yang menyebut latihan militer AS dengan kapal perang Rumania dan Bulgaria di Laut Hitam merupakan pesan yang jelas bagi Rusia.

“Kami meningkatkan dengan jelas bantuan ke negara-negara itu dalam kasus Ukraina dan ini adalah pesan jelas ke Rusia yang melawan hukum internasional dan melanggar integritas teritorial Ukraina,” ujar Carney.

Read More

Akibat Klaim Natuna Oleh Tiongkok, TNI Siap Gelar Pasukan

* Minsera.Blogspot.com * Satu lagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diklaim asing. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengklaim wilayah perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ke dalam peta wilayah RRT.

Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara Tiongkok dan Filipina.

Masekal Pertama TNI Fahru Zaini menegaskan, akibat klaim terhadap perairan Natuna oleh Tiongkok, TNI siap gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah tersebut.

"Yang dilakukan oleh Tiongkok ini menyangkut zona wilayah NKRI. Untuk itu, kami datang ke Natuna ingin melihat secara nyata strategi komponen utama pertahanan NKRI, yaitu TNI, terutama dalam kemampuan, kekuatan dan gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah ini," tegas Fahru.

Dijelaskannya, Tiongkok telah menggambar peta sebagian perairan Natuna di wilayah Laut Tiongkok Selatan masuk ke peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan dalam paspor terbaru milik warga Tiongkok juga sudah dicantumkan.

"Sengketa ini akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna," ungkapnya.

Menurutnya, bukan hanya wilayah Indonesia saja yang dipetakan oleh Tiongkok, tetapi juga negara lain yang berbatasan dengan perairan Laut Tiongkok Selatan seperti, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, serta Thaiwan.

"Namun Tiongkok tidak mau berterus terang terhadap koordinat mana yang masuk wilayah mereka," ujarnya.

Dalam rangka terjaganya keutuhan NKRI, tegas dia, kebhinekaan kebangsaan di wilayah terdepan seperti Kabupaten Natuna perlu diperkokoh.

"Wilayah yang berada di perbatasan, seperti Kabupaten Natuna, persatuan dan kesatuan antarwarga maupun etnis, perlu diperkokoh. Persatuan antarwarga perlu dijunjung tinggi, ini dimaksudkan supaya tak mudah disusupi atau diadu domba oleh negara lain," ujarnya.

Ia mengatakan letak Indonesia sangat strategis, baik lautnya maupun udaranya. Setiap hari selalu ramai dilewati oleh kapal maupun pesawat negara lain.

"Dari letak yang bagus ini, bisa menjadi keuntungan, bahkan juga kerugian, itu tergantung kita dalam mengimpletasikannya dalam bernegara, NKRI adalah harga mati," tuturnya.

Read More

Krisis Ukraina dan Penggunaan Senjata Non-Militer

* Minsera.Blogspot.com * Pepatah kuno China mengatakan “Pena lebih tajam dibanding Pedang”, dan rupanya makna itu yang akhir- akhir ini sedang dipertontonkan oleh Obama dan Putin dalam menyiasati krisis Ukraina terutama di Crimea. Pepatah itu, kini berkembang bukan hanya dalam bentuk penulisan di berita, mengirim fitnah atau melakukan politik devide et impera, namun juga melalui kekuatan lain yang lebih dahsyat: Ekonomi. 

Selama beberapa dekade ini, Amerika sukses merepresentasikan pepatah tersebut dalam memaksakan hegemoni atas Negara-negara yang ditekannya. Iran, Syria, Irak, Libya, termasuk Indonesia, Panama dll adalah Negara-negara korban bully ekonomi si polisi dunia itu. Kini, senjata tanpa sisi tajam itu kembali digunakan Obama untuk menekan Putin agar menarik tentaranya dari Crimea dengan ancaman embargo dan blockade ekonomi atas Rusia. Dan apa balasan Putin, menggunakan senjata yang sama untuk saling menggertak!.

Kremlin Saat mengumumkan ancaman ekonomi, tampaknya para penasehat Obama lupa akan 1 hal, bahwa Amerika kini bukan lagi satu-satunya Negara adidaya bidang ekonomi, sebaliknya justru pasien yang sedang sakit menahun jika tidak mau dikatakan sekarat.

Dan pion catur ini digunakan dengan sangat baik sekali oleh Putin, dengan mengancam balik akan menjual semua obligasi (utang pemerintah USA) ke pasar internasional. Ancaman ini, jika benar dilakukan, dapat mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri Amerika.

Federal reserve bagaimanapun akan harus membeli kembali entah langsung ke pengusaha- pengusaha Rusia yang memegang obligasi tersebut, atau membeli lebih mahal lagi ke pasar internasional yang berarti mengalirkan dollar lebih banyak lagi ke luar negeri. Melimpahnya dollar di luar, berarti supply berlebih, menyebabkan dollar jatuh ke ambang batas yang belum pernah diperkirakan sebelumnya. Ini berarti inflasi yang luar biasa tinggi di pasar domestik Amerika mengingat kini mereka adalah Negara importir murni dengan sebagian besar import berasal dari Negara- negara BRICS.

Masih belum cukup, Putin menggerakkan 1 pion lagi dalam catur gaya Ukrainian ini dengan ancaman memaksa perusahaan- perusahaan Rusia yang berhutang agar tidak membayar hutangnya. Pion catur ketiga diluncurkan minggu lalu, yaitu bersiap dengan desakan kepada semua Negara mitra dagang untuk tidak menggunakan dollar dalam perdagangan dengan Rusia.

Masyarakat ekonomi Eropa, 90% pasti akan mematuhi desakan tersebut jika tidak ingin kehilangan gas, minyak dan batu-bara serta mineral dari Rusia. Sebagai informasi tambahan, Negara- negara timur-tengah dan amerika selatan sudah lama menerima perdagangan dengan Rubel dan Yuan sebagai mata uang pertukaran dengan Rusia.

Jadi, bagaimana dollar dapat bertahan terhadap gempuran the three musketeer pion catur Putin tersebut?
Skakmat! USD Index 1968 – 4 Maret 2014 (Bloomberg) Bagaimana dengan Indonesia?

Dalam skala yang lebih kecil, Indonesia kini juga mulai memainkan peranannya dalam bidang ekonomi atas beberapa masalah regional. Diakui atau tidak, kemajuan ekonomi Indonesia dalam beberapa sisi dan semakin meluasnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional membuat kementerian- kementerian terkait dapat menggunakan peluru-peluru yang lebih fleksibel untuk bermain catur dalam kasus-kasus pelanggaran territorial.

Kasus manusia perahu dan pelanggaran wilayah oleh tentara Australia, Alih-alih secara emosi menanggapi secara militer (meskipun TNI- AL tetap menandai kehadirannya di perbatasan selatan), sebaliknya Kemenlu secara cerdik mengalihkannya menjadi isu ketidakbertanggungjaw aban pemerintah Australia atas pencari suaka. Dan memang, Dunia mengutuk tindakan tentara Australia yang menggiring manusia perahu tanpa perikemanusiaan ini.

Peran internasional yang dimainkan pemerintah RI saat ini, semakin mencuat dan menarik simpati dunia. Kasus pembakaran kapal nelayan Papua di PNG beberapa waktu lalu, diduga merupakan ekses dari semakin dekatnya hubungan Indonesia dengan Negara-negara Melanesia di samudera Pasifik. Kini TNI sudah berbenah. Persenjataan semakin lengkap dan gahar. Di pihak lain, perekonomian semakin stabil dengan ketersediaan sumber daya dan SDM yang cukup dalam 20-30 tahun ke depan.

Kemajuan-kemajuan ini harus disikapi secara cerdik dan bijaksana oleh semua kementerian. Hal yang paling jelas terlihat dari permainan catur oleh Kemenlu adalah pengakuan dari pengamat internasional di Australia sendiri yang membandingkan Menlu mereka sebagai junior yang menghadapi senioritas Marti Natalegawa (beliau berangkat dari jenjang karir, bukan orang partai politik). Bidang Hankam dan Kemenlu merupakan salah satu kebijakan pemerintahan SBY yang paling berhasil menjalankan fungsinya dewasa ini.

Semoga pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat terus dipertahankan sehingga dapat menyediakan banyak variable yang dapat digunakan dalam percaturan politik dunia, dan semoga pemimpin yang nanti terpilih dapat memanfaatkan orang- orang yang berkualifikasi tinggi sesuai bidangnya untuk menduduki posisi-posisi strategis.

Bukannya dengan menempatkan wakil-wakil partai koalisi akibat politik transaksi.

Read More

Kejadian Malaysia Airlines Serupa Peristiwa Air France

* Minsera.Blogspot.com * Hilangnya pesawat Malaysia Airlines secara misterius ternyata bukan pertama kali terjadi. Kejadian serupa pernah menimpa maskapai milik Prancis, Air France.

Kejadian tersebut terjadi pada Juni 2009. Saat pesawat bernomor penerbangan 447 membawa 228 penumpang dan secara misterius hilang di lautan Atlantik. Demikian dilansir dari Star, Senin (10/3/2014).

Awalnya, AF447 direncanakan terbang menuju Paris dari Rio de Janeiro. Pesawat ini pun melakukan kontak terakhirnya satu jam setelah mengudara.

Misteri mengenai AF447 baru menemukan hasil setelah tiga tahun terjadi. Hal ini terjadi setelah mereka menerima rekaman data kotak hitam AF477.

Pihak Penyelidik serta Analisa menyebut, AF447 gagal mengeluarkan panggilan darurat. Akhirnya pada laporan akhir tim penyelidik dan analisa melaporkan kejadian jatuhnya Air France kombinasi antara kegagalan teknis dan awak.

Read More

T-50i Golden Eagle: “Baby Falcon” Elang Emas Indonesia

* Minsera.Blogspot.com * Penyerahan 16 unit T-50iGolden Eagledari Korea Selatan kepada Indonesia di Lanud Halim Perdanakusuma, 13 Februari 2013, menandai resminya Sang Elang Emas bergabung dengan jajaran kekuatan TNI AU. Pesawat yang juga dijuluki “Baby Falcon” ini akan menjadi titik awal kebangkitan Skadron Udara 15 di tahun-tahun mendatang.

Sehari sebelum penyerahan 16 T-50i, Mekopolhukan Marsekal (Purn) Djoko Suyanto didampingi Komandan Skadron Udara 15 Letkol Pnb Wastum terbang menggunakan T-50i nomor ekor TT-5004 berkelir biru-kuning. Di pesawat yang lain, KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia juga terbang menggunakan T-50i nomor ekor TT-5012 berkelir hijau toska-abu-abu didampingi Kasiops Skadron Udara 15 Mayor Pnb Hendra Supriyadi. Dari Lanud Halim kedua pesawat terbang dengan tanda panggil Golden Flight menuju ketinggian 15.000-20.000 kaki di atas Pelabuhan Ratu, Jawa Barat selama kurang lebih satu jam.

Sebagai mantan penerbang tempur, baik Menkopolhukam (F-5E/FTigerII) maupun KSAU (A-4 Skyhawk) tentu saja tertantang untuk mencoba mengendalikan sendiri jet latih fly-by-wire buatan Korea Aerospace Industries (KAI) kerja sama dengan Lockheed Martin, AS yang bentuknya mirip F-16Fighting Falcon ini.

Kedua fighter TNI AU tersebut kemudian mencoba kendali sendiri dan melaksanakan beberapa manuver seperiloop, cuban eight, serta barrell roll.

“Seperti Baby Falcon. Bagus, enak,” ujar Menkopolhukam dengan raut wajah berseri dan sedikit berkeringat. Demikian juga halnya dengan KSAU. Terbang dengan tarikan gaya gravitasi yang besar tentu mengasyikkan dan addicted, namun juga badan akan dipaksa menerima tekanan-tekanan dengan bobot berlipat dari bobot tubuh. Beruntunglah karena fisik kedua pejabat dapat dikatakan masih oke. Menkopolhukam dan KSAU juga bukan kali ini saja me-refresh ketahanan tubuh dengan kembali terbang di sela-sela kesibukan keduanya yang sangat tinggi.

Read More

RI Kirim 5 Kapal Perang dan Pesawat Intai Cari Pesawat

* Minsera.Blogspot.com * Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan Pemerintah Malaysia telah berkomunikasi dan meminta bantuan Pemerintah Indonesia terkait hilangnya pesawat Malaysia Airlines dengan rute penerbangan Kuala Lumpur - Beijing, China.

Permintaan itu disampaikan Pemerintah Malaysia melalui Panglima Tentara Malaysia kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara dan Kepala Staf Angkatan Laut Sabtu malam, 8 Maret 2014, untuk mendukung upaya pencarian dan pertolongan korban.

"TNI merespon dengan baik dan segeradeployuntuk perbantuan SAR tersebut," kata Djoko melalui pesan singkat yang diterima VIVAnews, Minggu 9 Maret 2014.
Selanjutnya kata Djoko, unsur-unsur TNI yang akan terlibat dalam misi itu nantinya akan berkoordinasi dengan otoritas Malaysia.

Sebelumnya Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksama Pertama Untung Suropati, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengerahkan lima kapal milik TNI.

"Iya, kami mengirimkan lima KRI yang terdiri dari KRI corvette dan patroli cepat, serta satu pesawat udara intai maritim," kata Untung.
Dia menambahkan kelima KRI dan satu pesawat intai itu sudah berangkat hari Minggu pagi ini dan diperkirakan telah tiba di lokasi titik terakhir pesawat melakukan kontak terakhir.

"Tadi, sekitar jam 10:00 hingga 11:00, saya dikabari kapal-kapal kita sudah melintasi garis batas utara Selatan Malaka," kata dia.

TNI AL, ujar Untung, akan memfokuskan pencarian pesawat di Selat Malaka, Penang. Hal itu lantaran adanya informasi yang diperoleh dari Angkatan Udara Malaysia mengenai objek yang tidak dikenal ke arah barat laut.

"Namun, ini semua baru dugaan ya. Karena sebelumnya sempat disampaikan bahwa pesawat Malaysia Airlines diketahui memutar balik ke arah kiri menuju bandara tempat lepas landas," ujar Untung.

Indonesia bergabung dengan lima negara lainnya yakni China, Vietnam, Singapura, Filipina dan Amerika Serikat, yang sudah lebih dulu diterjukan ke lokasi untuk mencari pesawat yang memuat 227 penumpang dan 12 kru.

AS sendiri seperti menurunkan kapal perang penghancur kelas Arleigh Burke mereka ke perairan Vietnam untuk membantu pencarian . Misi pencarian itu juga melibatkan pesawat tempur, kapal fregat dan kapal selam.
Sumber: Vivanews

Read More

INILAH JAWABAN INDONESIA ATAS TUDUHAN PM VANUATU

Delegasi Indonesia kenakan busana tradisional di Sidang Dewan HAM PBB (Viva.co.id)

Pembohongan PM Vanuatu, Moana Carcasses, dlm sidang Dewan HAM PBB ke-25 soal pelanggaran HAM di Papua, akhirnya menampar muka sendiri.
* Minsera.Blogspot.com * Selasa, 4 Maret 2014 Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Katokai Kalosil menyampaikan pidatonya di hadapan sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-25 di Jenewa, Swiss,  Dari situs resmi United Nation, fokus dari pidato PM Vanuatu ini terdiri dari dua hal penting. Pertama, tentang masalah hak masyarakat adat di negaranya dan kedua berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

“Negara saya dalam forum ini hendak menggemakan apa yang menjadi keprihatinan atas situasi hak asasi manusia di Tanah Papua. Kami sangat prihatin tentang cara dan sikap komunitas internasional yang mengabaikan suara orang Papua, yang hak asasinya telah diinjak-injak dan secara keras ditekan sejak tahun 1969,” ujarnya.

Menurutnya, dalam suasana ketakutan dan penindasan protes politik, dan pengabaian masyarakat internasional secara terang-terangan termasuk PBB dan negara-negara berkuasa sejak 1969, senyatanya ras yang terlupakan ini masih berani mendambakan persamaan dan keadilan. Namun demikian negara-negara demokratis tetap bungkam seribu bahasa.

“Tuan Ketua, sebagai warga Melanesia, saya datang kemari untuk menyerukan adanya tindakan segera. Ketidakadilan di Tanah Papua adalah ancaman atas prinsip keadilan dimanapun di dunia,” tegasnya.

PM Vanuatu mendesak agar akses harus diberikan kepada ahli-ahli hak asasi manusia PBB, wartawan internasional and LSM internasional untuk mengunjungi Papua.

“Tuan Ketua, sebagai penutup, pemerintahan saya berkeyakinan bahwa tantangan hak asasi manusia di Papua harus dibawa kembali ke dalam agenda PBB. Saya menyerukan agar Dewan HAM PBB mempertimbangkan untuk mensahkan resolusi mengenai keadaan hak asasi manusia di Papua. Mandat sebaiknya mencakup penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan memberikan saran bagi penyelesaian politik secara damai di Papua. Hal sedemikian akan membantu upaya Presiden Yudhoyono dalam mengupayakan dialog untuk Papua,” pungkasnya.

Hak Jawab Pemerintah Indonesia

Sementara itu, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada kesempatan itu menggunakan hak jawab atas pernyataan yang dibuat oleh Vanuatu. Pemerintah Republik Indonesia secara tegas menolak pernyataan yang berkaitan dengan apa yang disebut ‘masalah Papua’ yang disajikan oleh Perdana Menteri Vanuatu.

Pernyataan Carcasses itu dinilai menyedihkan, dan mencerminkan kurangnya pengetahuannya atas fakta-fakta utama mengenai peran PBB dalam sejarah dan posisi masyarakat internasional pada umumnya mengenai keadaan Indonesia dewasa ini, terutama mengenai perkembangan terkini di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Vanuatu Manfaatkan Isu Papua bukan untuk Kepentinan orang Papua

Delegasi Indonesia menemukan sejumlah fakta politik yang terjadi di Vanuatu. Perseteruan para elit politik di negara penuh konflik itu menyebabkan perdana menteri dan kabinetnya dalam lima tahun terakhir telah berganti 9 kali.

“Kami terlalu paham atas dinamika politik dalam negeri Vanuatu yang memainkan peran dalam mengangkat apa yang disebut ‘masalah Papua’ di berbagai forum, khususnya PBB. Seperti jelas terungkap dalam pernyataan yang dibuat oleh Kantor Perdana Menteri Sato Kilman pada Mei 2012 dan diterbitkan oleh Vanuatu Daily Post pada 22 Mei 2012 yang antara lain menyatakan: di Vanuatu, masalah Papua telah dipolitisir dan digunakan oleh berbagai partai politik dan gerakan politik bukan untuk kepentingan orang Papua tetapi lebih untuk pemilu dan propaganda politik,” kata delegasi Indonesia.

Vanuatu prime ministers since 2008
Edward Natapei	September 22, 2008 – November 27, 2009
Serge Vohor	November 27, 2009 – December 5, 2009
Edward Natapei	December 5, 2009 – December 2, 2010
Sato Kilman	December 2, 2010 – April 24, 2011
Serge Vohor	April 24, 2011 – May 13, 2011
Sato Kilman	May 13, 2011 – June 16, 2011
Edward Natapei	June 16, 2011 – June 26, 2011 (acting)
Sato Kilman	June 26, 2011 – March 23, 2013
Moana Carcasses	March 23, 2013 -

Sumber: ABCnews

Carcasses sendiri nyaris terguling dari kursi PM Vanuatu pekan lalu akibat gerakan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi di parlemen. Namun ia bisa lolos dari lubang jarum setelah berhasil membalikkan komposisi 27:24 suara parlemen (oposisi versus pemerintah) dengan cara menukarkan tiga kursi kabinet untuk kelompok oposisi. Satu dari tiga anggota kelompok oposisi yang membelot (konon akan menjadi menteri olahraga dan pemuda) mengaku, ia terpaksa berkhianat karena ingin menstabilkan situasi politik di negeri itu.

Dengan tingkat konflik seperti digambarkan di atas, menjadi jelas bagi kita untuk membaca kepentingan politik Carcasses mengangkat isu HAM Papua itu di forum PBB. Carcasses membutuhkan dukungan politik dari komunitas Papua di Vanuatu. Selama ini Carcasses sudah berbuat banyak bagi tokoh-tokohnya seperti Richard H Jouweni, Andy Ayamiseba dll. Ia memfasilitasi tokoh-tokoh ini dengan kegiatan dagang dengan keuntungan berlimpah untuk membiayai organisasi WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) yang bermarkas di Port Villa dimana Jouweni sebagai ketuanya. Tahun lalu Carcasses gagal “memaksa” forum kerjasama ekonomi pasifik selatan, MSG (Melanesian Spearhead Group) menerima WPNCL menjadi salah satu anggotanya. Dan di forum PBB kali ini, Carcasses kembali ingin menarik simpati orang Papua demi ambisi politiknya di Vanuatu.

Bertentangan dengan hasil kunjungan Delegasi MSG

Pemerintah Indonesia juga menilai bahwa pernyataan Carcasses jelas-jelas bertentangan dengan hasil kunjungan tingkat tinggi delegasi MSG yang mewakili komunitas Melanesia, ke Jakarta dan Papua tgl. 11-16 Januari 2014. Dalam kunjungan setingkat menteri ini hadir delegasi Fiji, Papua Niugini, Kepulauan Solomon dan perwakilan dari Kaledonia Baru juga perwakilan tinggi MSG.

‘Mereka mengadakan kunjungan langsung ke Provinsi Papua dan memperoleh informasi dari tangan pertama. Pernyataan resmi yang dihasilkan dari kunjungan ini menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan anggota-anggota MSG bertekad bulat untuk memperat kerjasama dan memajukan hubungan kerjasama ke depan,” tegas delegasi Indonesia.

Lebih buruk lagi, pernyataannya juga bertentangan dengan keinginan pemerintah Vanuatu sendiri dalam kaitan dengan kerjasama dengan Indonesia seperti tercermin dalam Perjanjian Kerjasama Bilateral tahun 2011. Perjanjian ini memuat kerangka hukum bagi dua negara untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing, kesatuan dan keutuhan wilayah dan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

“Tuan Ketua, karena itu, Indonesia tidak akan terkecoh oleh pernyataan semacam itu. Kami akan terus melanjutkan agenda demokrasi kami, termasuk memajukan dan menghormati hak asasi manusia seluruh warganya,” tegas delegasi Indonesia.

“Pada saat yang sama, kami juga akan mendorong upaya memajukan kerjasama persahabatan dengan Pemerintah dan rakyat Vanuatu berdasarkan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara negara atas dasar sikap persahabaan. Niat baik ini telah kami tunjukkan dalam paparan rekomendasi kepada Vanuatu saat terjadi pembahasan UPR Vanuatu Januari lalu,” sambungnya.
“Akhirnya, Tuan Ketua, kami hendak meminta Anda supaya pernyataan ini dicatat sebagai dokumen dan arsip resmi dari Dewan HAM,” pungkasnya.  [***]

Read More