Menteri Susi: Kebijakan Saya Bikin Kosong Pasokan Ikan Dunia

* Minsera.Blogspot.com * Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan aturan moratorium izin tangkap ikan untuk kapal eks asing dan larangan transhipment atau bongkar muat ikan di tengah laut untuk menekan illegal fishing.

Buntut dari aturan ini, Menteri Susi sukses membuat pasokan ikan di beberapa negara berkurang bahkan kosong. Laut Indonesia yang selama ini ‘dikeruk’ oleh kapal-kapal ilegal, tak bisa lagi memasok ikan ke berbagai pelabuhan utama perikanan di kawasan ASEAN, hingga berdampak ke negara konsumen ikan olahan seperti Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

“Policy yang saya buat ada multiplier effect, mengosongkan pasokan ikan dunia. Indonesia mendapatkan untung,” kata Susi saat ditemui di Gedung Mina Bahari III, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Selasa (17/02/2015).

Susi mengatakan dari beberapa laporan pelaku usaha sektor perikanan, stok ikan di beberapa negara contohnya Dubai yang selama ini dipasok dari Filipina dan Thailand mulai berkurang drastis. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku usaha pengolahan ikan di Indonesia.

“Saya dapat berita bagus, eksportir tuna kaleng sekarang senang karena ekspor tuna kaleng ke Dubai naik 20%-30%. Lagi-lagi yang untung pengusaha,” imbuhnya.

Di tempat yang sama Inspektur Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Andha Fauzie Miraza menyatakan salah satu negara yang terkena imbas dari kebijakan Susi adalah Jepang. Jepang kerap mendapatkan ikan khususnya tuna dari Thailand dan diklaim berkomitmen akan membangun investasi bidang perikanan di Indonesia.

“Mereka bukannya mau ambil ikan tapi bikin industri, bikin pabrik di sini. Ada penggalangan kapal juga mereka mau buat,” kata Andha.

Sumber : Detik.com

Read More

Panglima TNI: Kalau Konflik Sudah High, Kami Harus Gerak!

* Minsera.Blogspot.com * Kisruh antara KPK dengan Polri semakin memanas saat ini. Meski demikian, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan TNI tak akan menggerakkan pasukannya. Saat ini kondisi konflik dan potensi gangguan pertahanan negara masih dalam kategori low intensity.

“Kami perlu melihat konteksnya. Kalau sudah memasuki medium intensity apalagi high intensity, no way! TNI harus turun. Sekarang masih masuk low intensity,” ujar Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Rabu (18/2/2015).

TNI disebut Moeldoko memiliki ukuran dan indikator untuk bisa menentukan kadar konflik atau potensi gangguan dan kondisi pertahanan negara saat ini disimpulkan masih masuk dalam kategori low intensity. Sayang, mantan Pangdam Siliwangi tersebut tidak bersedia menjelaskan mengenai kriteria yang dimaksud.

“Oh kita punya ukuran, punya indikator. Dari situasi hijau, hijau ke kuning, kuning ke merah, kita memiliki indikator untuk itu. Kapan TNI harus melakukan hal-hal yang diperlukan dalam situasi,” kata Moeldoko.

Meski riak-riak pertikaian sudah mulai terlihat dalam kisruh KPK-Polri, untuk saat ini TNI belum mau terlibat. Panglima TNI hanya mengingatkan kepada pihak-pihak terkait agar jangan sampai mengganggu stabilitas nasional. TNI menegaskan akan langsung turun tangan jika negara sudah terancam.

“TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat yang itu tidak masuk domain TNI. Kalau masih konteks hukum dan politik silahkan ditangani. Kalau sudah mengganggu stabilitas ya TNI perlu turun tangan ya kita akan turun,” tegas Jenderal Bintang 4 tersebut.

Kisruh KPK dan Polri semakin memanas usai Komjen Budi Gunawan memenangkan praperadilan dan juga karena ditetapkannya Ketua KPK Abraham Samad. Reaksi dari masyarakat cukup kencang untuk membela KPK. Namun beberapa aksi dukungan kepada Komjen BG pun juga bermunculan.

( Detik.com).

Read More

Tiga tahun lagi, kapal perang AS berjaga di perbatasan RI

* Minsera.Blogspot.com * Empat unit kapal perang Amerika Serikat dengan kemampuan tempur dan manuver tingkat tinggi rencananya beroperasi di daerah pesisir Asia Tenggara, tepatnya di Siingapura. Penempatan armada itu dilakukan paling lambat 2018.

Penempatan kapal tempur pesisir (LCS) tersebut untuk merespon China yang cukup agresif menebar kekuatan tempur di Laut China Selatan dan semenanjung Korea. Hal ini disampaikan perwakilan militer AS yang berada di atas kapal USS Fort Worth.

"Kita akan segera melihat empat armada LCS beroperasi di singapura karena kami menyebarkan seluruh kapal," kata Laksamana Charles Williams yang mengepalai program LCS seperti dilansir the Strait Times, Rabu (18/2).

Kontingen pertama kapal tempur AS ini tiba pada Mei 2017. Tugas mereka adalah mengamankan wilayah pesisir Singapura. Artinya, ruang operasi kapal-kapal Negeri Paman Sam itu akan sangat dekat dengan wilayah Indonesia.

"Setiap kapal akan bertugas dalam periode 16 bulan," kata Williams.

Kerja sama dengan Singapura ini sudah masuk dalam rencana strategis pemerintah Amerika Serikat. Angkatan laut AS berencana membangun 52 kapal tempur jenis LCS dengan total biaya USD 37 milliar.

Tetapi di dalam negeri, program perakitan kapal ini masih menjadi kontroversi karena masalah biaya, inflasi, serta perubahan desain dan konstruksi. Menteri Pertahanan AS Leon Panetta mengumumkan bahwa negaranya akan menggeser mayoritas armada lautnya ke Asia Pasifik pada 2020.

Wilayah ini dianggap strategis, menginat banyak negara mitra Amerika mengalami sengketa batas maritim dengan China. Untuk klaim wilayah Laut China Selatan saja, China sejauh ini ribut dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam.

Di luar konflik dengan ASEAN, Negeri Tirai Bambu juga saling mengklaim dengan Taiwan dan Jepang untuk kawasan kaya gas di Senkaku.

Read More