* Minsera.Blogspot.com *
Jakarta - Komisi I DPR RI
mengagendakan rapat dengan Kemenhan dan jajaran TNI guna
membahas proses modernisasi alutsista
yang dalam prosesnya bermasalah.
Komisi I akan menanyakan proyek bersama pembuatan pesawat canggih
Korean Fighter eXperiment (KFX) yang
dihentikan sepihak oleh Korea Selatan
dan telah merugikan Indonesia sebagai
mitranya.
"Dalam rapat internal di Komisi I Senin (13/5) kemarin diputuskan, kita akan
mempertanyakan kenapa perjanjian itu lemah. Sehingga, Korea Selatan secara
sepihak bisa dengan seenaknya membatalkan proyek kerjasamanya," ujar Wakil Ketua DPR RI Tubagus Hasanuddin.
membahas proses modernisasi alutsista
yang dalam prosesnya bermasalah.
Komisi I akan menanyakan proyek bersama pembuatan pesawat canggih
Korean Fighter eXperiment (KFX) yang
dihentikan sepihak oleh Korea Selatan
dan telah merugikan Indonesia sebagai
mitranya.
"Dalam rapat internal di Komisi I Senin (13/5) kemarin diputuskan, kita akan
mempertanyakan kenapa perjanjian itu lemah. Sehingga, Korea Selatan secara
sepihak bisa dengan seenaknya membatalkan proyek kerjasamanya," ujar Wakil Ketua DPR RI Tubagus Hasanuddin.
Padahal, untuk proyek ini, pemerintah sudah membayar sebesar
70 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1,6 triliun .Kerja sama untuk membangun pesawatsuper canggih KFX ini sudah berlangsung sejak 2001. Proyek itu dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan. Dalam proyek itu,
pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total
dana Rp 80 triliun yang dibutuhkan.
Selain itu, Komisi I juga akan mempertanyakan kerjasama untuk
pembelian 3 kapal selam dari Korsel. Karena, ternyata teknologi kapal selam
dari Korsel itu menggunakan teknologi Jerman, di mana Jerman hanya memberikan lisensi teknologi kapal selam itu kepada Turki.
"Kita dapat surat dari pemerintah Jerman yang isinya mempertanyakan
langkah pemerintah RI membeli kapal selam dari Korsel, yang menggunakan
sistem teknologi yang dimiliki Jerman. Di mana, dalam surat tersebut disebutkan bahwa pihak Korsel tidak mendapat lisensi teknologi dari Jerman. Lisensinya hanya diberikan pada Turki saja," tuturnya.
Intinya, kata polotisi PDI-Perjuangan ini, surat dari Jerman itu memperingatkan Indonesia agar hati-hati saja atas kapal
selam yang dibeli dari Korsel itu. Hal ini mengingat tidak ada jaminan lisensi dari negara pemilik teknologinya. Secara etika, semestinya Korsel harus minta ijin dulu ke Jerman. Tapi sampai saat ini, Korsel belum melakukannya.
Menurut Hasanuddin, kejadian ini akan berpengaruh pada upaya modernisasi
alutsista TNI AL, khususnya dalam hal pengadaan kapal selam.
"Karena itu, saran Komisi I, TNI AL nyari lagi saja kapal selam yang tidak bermasalah. Karena, saat ini banyak negara produsen kapal selam kok," katanya.
70 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1,6 triliun .Kerja sama untuk membangun pesawatsuper canggih KFX ini sudah berlangsung sejak 2001. Proyek itu dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan. Dalam proyek itu,
pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total
dana Rp 80 triliun yang dibutuhkan.
Selain itu, Komisi I juga akan mempertanyakan kerjasama untuk
pembelian 3 kapal selam dari Korsel. Karena, ternyata teknologi kapal selam
dari Korsel itu menggunakan teknologi Jerman, di mana Jerman hanya memberikan lisensi teknologi kapal selam itu kepada Turki.
"Kita dapat surat dari pemerintah Jerman yang isinya mempertanyakan
langkah pemerintah RI membeli kapal selam dari Korsel, yang menggunakan
sistem teknologi yang dimiliki Jerman. Di mana, dalam surat tersebut disebutkan bahwa pihak Korsel tidak mendapat lisensi teknologi dari Jerman. Lisensinya hanya diberikan pada Turki saja," tuturnya.
Intinya, kata polotisi PDI-Perjuangan ini, surat dari Jerman itu memperingatkan Indonesia agar hati-hati saja atas kapal
selam yang dibeli dari Korsel itu. Hal ini mengingat tidak ada jaminan lisensi dari negara pemilik teknologinya. Secara etika, semestinya Korsel harus minta ijin dulu ke Jerman. Tapi sampai saat ini, Korsel belum melakukannya.
Menurut Hasanuddin, kejadian ini akan berpengaruh pada upaya modernisasi
alutsista TNI AL, khususnya dalam hal pengadaan kapal selam.
"Karena itu, saran Komisi I, TNI AL nyari lagi saja kapal selam yang tidak bermasalah. Karena, saat ini banyak negara produsen kapal selam kok," katanya.
0 comments:
Post a Comment